Terdapat konsekuensi dari meningkatnya sistem keamanan, terutama urusan anggaran. Sebab, perlengkapan keamanan yang sesuai standar memang tak murah. Maka perlu tambahan anggaran agar rencana terealisasi.

Selama tiga tahun terakhir, pihaknya berusaha mewujudkan pengamanan berkualitas yang disebut Grand Lancer Security. Nilai anggaran diperkirakan mencapai Rp 500 miliar. Uang dipakai bukan hanya untuk pengamanan di DPR, melainkan keseluruhan seperti rumah dinas, dan properti seperti Wisma Griya Sabha.

Anggaran juga dipakai menambah kuantitas sumber daya manusia, yang sekarang dinilai tak memadai. Nantinya, pengamanan akan terintegrasi secara online dan ada peralatan keamanan masuk ke area gedung, ruangan masing-masing, hingga tempat sidang. Perlengkapan ini bervariasi.

Untuk anggota DPR yang tidak ingin menggunakan kartu akses dapat menggunakan fingerprint atau fase detection. Sehingga, mereka dapat masuk ke area-area yang dikehendaki.

Secara bertahap, langkah peningkatan telah dilakukan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, pihaknya telah mengajukan anggaran keamanan sebesar Rp 100 miliar lebih. Dia berharap pengajuan itu disetujui, demi terwujudnya target pengelolaan keamanan yang sesuai standar pada 2019.

Namun, dia sadar saat ini terdapat penghematan anggaran di berbagai lembaga negara. Maka, jika tak disetujui, pihaknya berharap penambahan anggaran dibolehkan pada 2018. Herry yakin hal ini tak menjadi polemik di masyarakat. Sebab urusan keamanan pejabat negara merupakan hal yang prioritas.

"Jika tidak demikian, dampaknya akan sangat berbahaya, kalau terjadi sesuatu pasti kami yang akan disalahkan. Mau apapun pangkatnya di sini, kalau keamanannya hanya mengandalkan manusia tidak akan kuat, untuk itu harus dibantu dengan teknologi," tambahnya.