Menteri Pertahanan Sebut Peserta Pilkada dan Pendukungnya Harus Ikut Bela Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung sengit dan menimbulkan permasalahan SARA yang berpotensi membuat bangsa terpecah.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebut program bela negara bisa mengantisipasi terulangnya permasalahan tersebut.

"Misal ada tiga (pasangan) yang mau maju, pendukung-pendukungnya atau bahkan yang mau maju, di (kasih materi) bela negara dulu, dikasih tahu, biar tahu hukum," ujarnya di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Dengan materi bela negara diharapkan seorang warga negara bisa mencintai negaranya sendiri.

Baca: Fadli Zon: Penegakan Hukum Era Jokowi-JK Terburuk Selama Era Roformasi

Baca: 150 Paket Sembako dan 17 Sapi Diduga Milik Relawan Ahok-Djarot Diamankan Panwaslu Kepulauan Seribu

Baca: Setara Institute Serukan Enam Hal Jelang Pemungutan Suara Pilkada DKI

Serta tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tanah airnya, termasuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi.

Namun, ia akui merealisasikan hal tersebut tidak mudah.

Selain karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta orang, program tersebut juga harus dilakukan beresinambungan.

Bahkan setelah penerintahan setelah berganti rezim sekali pun.

"Kita lihat keluarannya sepuluh (sampai) lima belas tahun nanti, (misal pesertanya) mahasiswa, kalau ini sudah jadi orang (penting)," katanya.

Jika program tersebut bisa sukses digelar, seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) punya rasa kecintaan terhadap bangsanya sendiri.

Serta mau membela bangsanya ketika ada ancaman.

Dengan begitu diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang jauh lebih baik lagi.