Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Inilah Beberapa Poin Penting Dalam Mengawal Implementasi UU Disabilitas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid menyampaikan beberapa poin penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

zoom-in Inilah Beberapa Poin Penting Dalam Mengawal Implementasi UU Disabilitas
dok.DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid saat seminar dalam rangkaian acara Disabilitas Expo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid menyampaikan beberapa poin penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dia memaparkan pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah sebagai langkah konkret awal perlindungan kaum difabel. Setelah Undang-Undang disahkan maka untuk aturan teknisnya di lapangan membutuhkan peraturan pemerintah.

"Yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah pembentukan peraturan pemerintah. Ini mohon dikawal oleh semua, kami DPR juga mengawal, bagaimana tentang peraturan pemerintah," ujar Sodik saat seminar dalam rangkaian acara Disabilitas Expo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Saat seminar juga diungkapkan, satu tahun aturan ini diundangkan, pelaksanaan di daerah masih banyak kendala, terutama dalam anggaran.

Oleh sebab itu para pemerhati dan aktifis disabilitas perlu melakukan pengawalan dengan serius agar implementasi di daerah bisa maksimal.

"Daerah-daerah sejujurnya agak terbebani dengan undang-undang ini. Bahkan ada kepala daerah mengatakan, ini bisa bangkrut, kalau sepenuhnya mengemban amanah Undang-Undang Disabilitas ini. Karena mereka menganggap anggarannya tidak cukup," papar Sodik.

 Selain itu dia juga menyampaikan, dalam perjalanan rapat dengan perusahaan-perusahaan, ada yang masih setengah hati dalam menampung penyandang disabilitas.

BERITA REKOMENDASI

"Memberdayakan teman-teman disabilitas dalam lingkup perusahaan mereka, ada yang siap ada yang belum siap, tapi pada umumnya setengah hati," ujar Sodik.

Kemudian yang perlu diawasi juga, adalah pembentukan komite nasional disabilitas, tidak hanya DPR tapi juga semua unsur masyarakat. Menurutnya tanpa ada komite nasional disabilitas, pengawasan belum maksimal.

"Karena kalau mengandalkan pemerintah sangat lama. Kami mendorong kementerian sosial untuk terus mensosialisasikan undang-undang ini kepada pemerintah daerah dan juga kepada seluruh elemen masyarakat," papar Sodik. (Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas