Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Banyak yang harus pindah jika Ibu Kota dipindahkan ke daerah lain. Dari pegawai negerinya saja, setidaknya ada 800 ribu orang," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika dia ditanya pendapatnya tentang rencana pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta ke wilayah lain.

Jusuf Kalla mengatakan rencana pemindahan tersebut baru sebatas kajian akademik yang dilakukan oleh Bappenas.

Masalah realisasi pemindahan, kata dia, akan membutuhkan banyak biaya dan juga kesiapan dari daerah yang nantinya akan dituju sebagai Ibu Kota menggantikan DKI Jakarta.

Pasalnya, hampir semua lembaga akan pindah termasuk kantor partai politik tingkat pusat, perusahaan barang dan jasa serta bidang perbankan yang harus memindahkan semua sumber daya ke daerah dituju.

"Seperti partai dan macam-macam itu pindah semua. Pengadilan, Mahkamah Agung pindah semua bukan hanya presiden. Partai, markas tentara, apa semua pindah dan itu ratusan ribu orang musti disiapkan rumah, kantor," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/4/2017)

Dalam waktu dekat ini, jelasnya, pemindahan ibu kota tidak akan terjadi. Tetapi jika kajian yang dilakukan sudah matang, bukan tidak mungkin, menurutnya, Ibu Kota bisa di daerah lain.

"Tidak mudah kita berbicara dalam tahap hari ini. mungkin belakangan hari ya. tapi inikan jangka panjang," kata dia.