Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Ingin Ada Audit Teknologi yang Bisa Selamatkan PT DI

Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menilai masyarakat hanya menerima informasi satu arah soal kemajuan industri pertahanan RI.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in DPR Ingin Ada Audit Teknologi yang Bisa Selamatkan PT DI
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
HELIKOPTER - Perwira TNI mencoba membidik dengan fasilitas senjata yang ada di Helikopter Full Combat SAR Mission EC725 saat serah terima dua unit helikopter ini dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Hanggar Final Assy Fixed Wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (25/11/2016). Helikopter buatan PTDI yang bekerjasama dengan Airbus Helicopter tersebut memiliki keunggulan menggunakan twin engine generasi baru Turbomeca Makila 2A yang memberikan kinerja tinggi dan keamanan maksimal, dengan desain modular serta baling-baling (blade) yang bisa ditekuk ketika tidak digunakan, memiliki visibiltas yang sangat baik untuk melihat ke bawah dan ke samping, dan dapat mengangkut maksimum 29 personil atau dapat mengangkut beban maksimum hingga 11.000 kg. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR Komisi I menilai Industri Pertahanan RI dinilai memerlukan adanya Auditor Teknologi. Tujuannya agar produksi di sektor teknologi lebih transparan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, menilai audit teknologi digunakan untuk keberlangsungan industri pertahanan.

Sehingga PT Dirgantara Indonesia sebagai produsen alutista menurut Tubagus bisa berkembang lebih baik.

"Audit Teknologi memang perlu, tapi jangan sampai mematikan PT DI, melainkan untuk membangun ulang PT DI agar lebih baik lagi. Jadi semangatnya kritik membangun, bukan mematikan PT DI," ujar Tubagus di diskusi DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Sementara itu pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menilai masyarakat hanya menerima informasi satu arah soal kemajuan industri pertahanan RI. Hal itu merugikan industri karena tidak bisa diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat umum.

"Tidak adanya Auditor Teknologi yang mampu menjadi tolak ukur terhadap Industri Pertahanan kita, menjadi penyebab utama terus berpolemiknya persoalan Alutsista di Indonesia," ujar Connie.

Sedangkan Mantan Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad AS Hikam menilai selama ini industri pertahanan RI seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan lainnya, selalu mengklaim telah mencapai kemajuan.

Berita Rekomendasi

"Namun masyarakat tak ada akses dan tolak ukur yang dapat dijadikan pembanding dan penentu kewajaran. Jadi seolah kita diminta percaya saja pada klaim yang dipublikasikan," ungkap Hikam.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas