TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah wacana musyawarah luar biasa (Munaslub). Wacana tersebut muncul saat nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto dicegah KPK terkait kasus e-KTP.

Diketahui, pengurus DPD I Golkar menggelar pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/5/2017) malam.

"Tidak ada Munaslub. Enggak ada. Jadi inilah karena ada suara-suara di media yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seolah-olah di Golkar ini ada masalah, nah makanya DPD 1 itu berkumpul, mau menyatakan bahwa di Golkar itu tidak ada masalah," kata Nurdin Halid di Jakarta.

Nurdin mengatakan pertemuan tersebut dihadiri pengurus DPD 1 se-Indonesia. DPD 1 Golkar Jawa Barat tidak hadir karena memimpin Rapat Pimpinan Daerah.

"Ketum kesana, jadi ketum tidak hadir di pertemuan ini. Kita yang ngundang untuk menerima hasil kesepakatan dari DPD 1," kata Nurdin.

Nurdin membantah pertemuan DPD I tersebut terkesan mendadak. Ia mengatakan pertemuan dilakukan oleh Forum Silaturahmi DPD 1 se-Indonesia untuk menyikapi isu-isu yang berkembang mengenai partai berlambang pohon beringin itu.

Mantan Ketum PSSI itu menegaskan Golkar tetap solid seperti yang ditunjukkan DPD 1.

"Karena DPD 1 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang berhak menentukan munas atau tidak Munas itu DPD 1. Tidak ada satupun DPD yang minta adanya munaslub. tidak ada satupun," kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin mengatakan status Novanto yang dicegah tidak mengganggu Golkar. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari proses hukum. Pencegahan, katanya, untuk memperlancar proses pemeriksaan.

"Ketua umum itu taat azas, sangat patuh dengan hukum gitu, dan pencekalan itu bukan status seseorang tersangka atau tidak tersangka. bukan. itu hanya bagian dari proses hukum untuk memperlancar pemeriksaan," ujar Nurdin.