Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kelompok Perempuan Peduli Kota Jakarta Prihatin Atas Hasil Pilkada DKI

Menolak segala bentuk radikalisme yang mengedepankan politik identitas dan sektarianisme karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kelompok Perempuan Peduli Kota Jakarta Prihatin Atas Hasil Pilkada DKI
Apfia Tioconny Billy/Tribunnews.com
Konferensi pers pernyataan sikap terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta oleh Perempuan Peduli Kota Jakarta, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat? Sabtu (6/5/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekelompok perempuan yang menamakan diri Perempuan Peduli Kota Jakarta menyatakan keprihatinan atas hasil Pilkada DKI Jakarta.

Menurut mereka hasil Pilkada DKI Jakarta dibangun dari politisasi agama yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan mengancam tata negara yang sudah berjala  baik.

"Reformasi birokrasi telah berhasil memperbaiki kualitas hidup perempuan Jakarta, dimana jaminan sosial warga Jakarta dipenuhi dan keadilan sosial diadministrasikan untuk menolong yang terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia dan sebagainya," ucap Perwakilan Perempuan Peduli Kota Jakarta Ruby Kholifah,  saat menggelar konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Maka mereka menuntut  empat poin utama kepada Gubernur baru DKI Jakarta nantinya antara lain meneguhkan pondasi kebangsaan Indonesia yang berstadar pada pilar Pancasila, NKRI, Kebhinekaan, serta UUD 1945.

"Menolak segala bentuk radikalisme yang mengedepankan politik identitas dan sektarianisme karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia," ungkap Ruby Kalibonso.

Poin berikutnya yang diminta yakni supaya Gubernur berikutnya menjaga Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sesuai dengan Pergub No.4 tahun 2016 di mana RPTRA mengedepankan prinsip kemitraan pada masyarakat Jakarta.

"Bukam untuk area mengembalikan nilai-nilai tradisional yang menomorduakan perempuan, seperti perjodohan bagi para jomblo yang sama sekali bukan wewenang negara," ungkap Ruby Kalibonso.

Berita Rekomendasi

Kemudian poin ketiga adalah memastikan kesinambungan dan peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas yang sudah dibangun di Pemda DKI sebagai pondasi reformasi birokrasi.

Lalu yang terakhir menghentikan segala bentuk kekerasan di ranah publik, penyebaran kebencian di masjid dan demonstrasi yang mengganggu ketentraman dan yang berpotensi pada pecah belah masyarakat.

"Karena itu kami mengajak semua perempuan dan keiuarganya untuk berperan aktif dalam merawat kebhinekaan, dengan memaksimalkan peran perempuan agar kedamaian dan kebaikan bagi penduduk Kota Jakarta maupun negara yang kita cintai mewujud," kata Ruby Kholifah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas