TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan tidak boleh pencalonan Presiden pada Pemilu 2019 berdasarkan koalisi hasil Pemilu Legislatif tahun 2014.

Syamsudin Haris mengatakan koalisi tetap perlu karena pencalonan presiden membutuhkan dukungan.

"Koalisi itu memang mestinya berlangsung diantara partai-partai politik. Sebab bagaimanapun pencalonan Presiden itu kan butuhkan dukungan. Yang saya tidak setuju adalah basis koalisi berdasarkan hasil Pileg," kata Syamsudin Haris saat diskusi bertajuk 'Membatasi Ambang Batas Presidensial?' di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Menurut Syamsudin Haris koalisi berdasarkan hasil Pileg bertentangan dengan sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Syamsudin menegaskan lembaga parlemen dengan Presiden di dalam sistem Presidensial terpisah satu sama lain dan memiliki legitimasi yang berbeda pula.

"Sehingga tidak bisa Pemilu Presiden didikte oleh hasil Pileg. Itu yang mesti dihindari," kata guru besar LIPI itu.

Syamsudin menegaskan syarat memiliki jumlah kursi sekian persen kursi di DPR sebagaimana yang akan diatur dalam RUU Pemilu, tidak relevan dan harus ditiadakan.

"Sistem Pemilu A maka batas ambang pencalonan presiden juga A. Nah itu yang dipansus Undang-Undang Pemilu itu lemah sehingga selalu muncul produk undang-undang yang dalam bahasa saya tambal sulam," kata dia.