Menteri dan Gubernur Diiminta Tak Hadiri Acara-acara DPD Pimpinan Oesman Sapta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Keluarga Alumni FISIP UKI Clifton Hutasoit mengimbau seluruh Menteri kabinet kerja dan Gubernur tidak perlu mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Clifton menilai DPD yang kini dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah secara hukum.

"Kami meminta seluruh kementerian tidak menghadiri DPD RI di bawah pimpinan OSO," ujar Clifton di dalam diskusi di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Clifton memaparkan DPD RI saat ini masih mengalami dualisme kepemimpinan.

Mohammad Saleh sebagai Ketua DPD RI masih diakui Clifton jadi pimpinan yang sah.

"Karena ada dualisme pimpinan kami juga minta pihak terkait, gubernur seluruh indonesia tidak menghadiri pimpinan OSO, Nono Sampono, dan Damayanti Lubis," kata Clifton.

Menurut Clifton jika para pemangku kepentingan dan pejabat publik negara masih melakukan rapat dengan DPD RI, hal tersebut sama saja melegalkan kepemimpinan OSO.

Hal itu kata Clifon sangat membahayakan lembaga negara ke depannya.

"Berbahaya bagi kelangsungan hidup dan negara. Lembaga negara jangan mau hadir di DPD pimpinan OSO," ungkap Clifton.