Yasonna Lantik Dewa Putu Gede Jadi Kakanwil Kemenkumham Riau
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly resmi mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly resmi mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau.
pergantian tersebut sebagai buntut kaburnya lebih dari 200 warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Senin (8/5/2017).
Pelantikan dilakukan langsung Yasonna H Laoly di Kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dewa Putu Gede sebelum dilantik sebagai Kakanwil Kemenkumham Riau merupakan Kakanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yasonna berharap Dewa Putu Gede mampu menyelesaikan masalah yang sedang mendera Lapas Sialang Bungkuk beberapa hari lalu tersebut.
Ia juga mengatakan pergantian pejabat di jajaran Kemenkumham merupakan pesan peringatan bagi mereka yang tidak bekerja secara sungguh-sungguh.
"Saya berikan otoritas bagi anda untuk melakukan tindakan tegas jika diperlukan terhadap oknum-oknum yang berbuat seenaknya," kata Yasonna.
Dikatakan Yasonna, pergantian tersebut sekaligus sebagai satu langkah untuk menyelamatkan Kemenkumham dari berbagai kasus yang terus mendera akhir-akhir ini.
Yasonna juga menjelaskan kejadian kaburnya sekitar 200 penghuni lapas di Pekanbaru akibat jajaran pejabat Kemenkumham maupun Lapas belum bekerja secara profesional seperti yang diamanatkan presiden.
"Kalau pimpinan Lapas dan Kakanwil bisa melakukan tugas secara akuntabel, profesional, dan bersinergi maka kejadian ini tidak mungkin terjadi," katanya.
"Kebijakan mumpuni dan pengawasan teratur mutlak diperlukan serta pelayanan anti pungli juga perlu ditegakkan," lanjut dia.
Yasonna juga menyampaikan pesan tantangan bagi Dewa Putu Gede untuk mengelola Lapas di wilayah Riau secara baik terutama masalah daya tampung.
"Saat ini ada 10 ribu penghuni lapas di Riau dengan kapasitas hanya dua ribu saja sebenarnya. Itu bentuk pengelolaan lapas yang tidak benar dan tidak menghargai penghuni lapas sebagai manusia," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.