TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pimpinan Ormas Katolik menegaskan NKRI yang berasaskan Pancasila, bersemangatkan Bhinneka Tunggal Ika dan Undang Undang Dasar 1945 adalah konsensus final para pendiri bangsa.

Karena itu segala upaya yang dilakukan untuk merubah konsensus tersebut sama juga dimaknai secara nyata sebagai upaya membubarkan NKRI.

Demikian Ketua Umum Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA), Hargo Mandiraharjo menegaskan sikap Ormas Katolik kepada Tribunnews.com, Rabu (10/5/2017).

Bersamanya turut menandatangani pernyataan sikap pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Katolik, yakni Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PP PMKRI) Angelo Wakeako (Ketua Presidium) & Bernadus Tri Utomo (Sekretaris Jenderal) dan Pimpinan Pusat Pemuda Katolik (PP Pemuda Katolik) Karolin M. Natasa (Ketua Umum) & Christoper Nugroho (Sekretaris Jenderal)

Juga Dewan Pimpinan Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI) Justina Rostiawati (Ketua Presidium) & E. Sri Hari Lestari (Sekretaris Jenderal) dan Sekretariat Nasonal Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Veronica Wiwiek S (Sekretaris Nasional).

"Para pahlawan dan pendiri bangsa ini telah mengorbankan jiwa dan raganya membangun pondasi kebangsaan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Mereka yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama telah berjuang dan meletakkan dasar yang kuat dengan didasari toleransi dan kebesaran hati untuk mengakui eksistensi semua anak bangsa tanpa terkecuali.

Perjalanan bersama sebagai NKRI telah kita lalui dengan suka dan duka, serta melalui perjalanan sejarah yang gemilang namun juga tidak dipungkiri ada masa kelam juga yang dilalui bangsa ini.

Hendaknya kita belajar secara arif bijaksana dari sejarah perjalanan bangsa ini.

Untuk itu pula Ormas Katolik berkomitmen mempertahankan tetap tegaknya NKRI.

"Kami tidak akan membiarkan segala bentuk upaya yang akan merongrong kedaulatan apalagi membubarkan NKRI," ujarnya.

Ormas Katolik juga mendukung penuh pemerintah untuk mengambil tindakan tepat dan cepat pada semua ormas maupun kelompok apapun latar belakangnya (Suku, agama dan ras) di seluruh Indonesia yang secara nyata merongrong tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari Sabang hingga Merauke.