TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen peretasan sistem teknologi informasi (TI) oleh hacker dengan bentuk enkripsi tidak boleh dianggap enteng oleh semua pihak, terutama mereka yang mengelola data dalam jumlah besar seperti BPJS Ketenagakerjaan. Integritas data harus menjadi suatu keniscayaan.

Hal itu dikatakan oleh Poempida Hidayatulloh, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

"Extreme Measure harus segera diterapkan. Bukan sekedar melakukan statement yang seolah semua sudah ditangani dengan baik. Hati-hati dengan statement seperti ini karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi kebohongan publik, katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5/2017).

Menurut Poempida, masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. Bukan hanya sekedar mencabut koneksi dan seterusnya. Persoalan integritas sistem yang acap kali mengganggu basis pelayanan harus segera diselesaikan.

"Sejak tahun lalu saya merekomendasikan agar segera melakukan 'Security analysis' agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada. Dan seterusnya dapat dibangun "Standard Operating Procedure" yang tegas, jelas dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Poempida juga menuturkan, secara risiko masalah berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat kedua setelah masalah kepatuhan.

"Data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, inilah nyawa dari lembaga ini. Jangan sampai disandera apalagi direnggut nyawa tersebut."