TRIBUNNWS.COM, JAKARTA - Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih. Apalagi melihat kuda-kuda yang dipasang Jusuf Kalla (JK) dengan tentu bukan tanpa dukungan.

Direktur Intrans, Andi Saiful Haq, mengatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (16/5/2017), menyikapi kondisi politik kekinian.

"Jokowi harus melakukan analisa ulang ditubuh koalisi pendukung pemerintah. Jangan-jangan Jokowi sendirian yang sedang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara di sekitar beliau, isi kepalanya sudah Pemilu 2019," kata Saiful Haq.

Baca: Politikus PDIP Minta Jokowi Komunikasi dengan DPR Jika Ingin Reshuffle Kabinet

Menurut dia, resiko kabinet yang masih kental dengan representasi koalisi pemerintahan adalah kerentanannya terhadap momentun politik.

"Jokowi harus segera evaluasi di dua tahun terakhir pemerintahannya, segera reshuffle (perombakan) kabinet jika memang dibutuhkan," ujar Saiful Haq.

Hasil Pilkada DKI Jakarta, kata dia, harusnya lebih memperjelas peta politik di sekitar Istana Kepresidenan RI.

"Yang harus dipikirkan Presiden Jokowi mengurangi porsi politik dalam Kabinet Kerjanya. Jika perlu ganti menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal politik daripada prestasi kerja," ujar Saiful.

Dia lalu memberikan nama menteri yang perlu dievaluasi Jokowi diantaranya adalah Menkominfo Rudiantara.

"Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini," ujar Saiful.

Selain itu, lanjut Saiful, Kemendagri di bawah Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kementerian Pertahanan karena pengalamannya pernah menjadi anggota DPR RI di Komisi I yang membidangi Pertahanan dan Keamanan.

"Mendagri sebaiknya diganti orang yang mengerti seluk-beluk persoalan daerah dan administrasi kependudukan, Djarot Saiful Hidayat sudah paling tepat di posisi Mendagri," ujar Saiful Haq.

Dikatakan pengalaman Djarot di DKI Jakarta mendampingi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengelola APBD DKI Jakarta adalah hal penting untuk diterapkan di daerah lain agar APBD bisa dikontrol dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.