TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat tak mampu.

Hal tersebut diresmikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dan perwakilan Kementerian Sosial di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Menurut Djarot Saiful Hidayat apa yang dilakukan Kementerian Sosial merupakan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI, yang sudah mengarahkan semua bantuan untuk disalurkan secara nontunai.

"Kementerian Sosial ini kan sebetulnya menindak lanjuti apa yang selama ini dikerjakan oleh (Pemprov) Jakarta. Kita kan bantuan-bantuan itu, kita arahkan semuanya non-tunai, termasuk bantuan pangan. Ini kan bantuan pangan nontunai," kata Djarot Saiful Hidayat.

Bantuan Pangan Non-Tunai tersebut dalam bentuk paket sembako yang dijual di bawah harga pasar.

Dalam kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan tanggung jawab sebagai penyalur bantuan. Pemprov DKI Jakarta rencanannya akan menggunakan RPTRA, dan rumah susun untuk tempat E-Warung.

Sehingga penyaluran bantuan tersebut mudah dikendalikan dan tepat sasaran.

"Salah satu yang mereka (Kementerian Sosial) hadapi adalah ini kan harus melalui suatu warung yang disebut dengan E-Warung. E- Warung ini, saya minta kepada para lurah dan para camat untuk dibuka di kita punya RPTRA, RPTRA kan juga ada pisah kamar, juga bisa di rumah-rumah susun," tutur Djarot Saiful Hidayat.

"Sehingga mereka yang berhak mendapatkan bantuan Bantuan Pangan Non-Tunai itu bisa lebih mudah di-control yah, untuk beli beras dan gula, misalnya," tambah Djarot.(*)