TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di hadapan 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Jokowi berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (19/5/2017).

Bahkan menurutnya, bila di kemudian hari terdapat organisasi massa (ormas) yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan bangsa, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dangan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia.

Baca: Jokowi: Urusan Demo, Fitnah, Hujat-menghujat, Kabar Bohong, Apa Ini Mau Diteruskan?

Terhadap hal tersebut, Presiden memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.

"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Jokowi.

Hal yang sama akan dilakukan bila ada yang mengatakan bahwa PKI yang berhaluan komunis bangkit kembali di Tanah Air.

Sebab, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur hal tersebut dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," tutur Presiden.

Masalah lain yang juga disampaikan Presiden adalah dampak dari penggunaan media sosial.

Baca: Pengamat: Saat Ini Momentum Tepat Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Meski demikian, hal ini diakui juga dialami oleh hampir semua negara di dunia.

"Kalau media sosial, di negara mana pun dengan keterbukaan mengalami masalah yang sama semuanya. Ada fake news, ada hoaks, berita fitnah, berita bohong dan semua orang banyak yang kena," kata Presiden.

Presiden juga menceritakan pengalamannya saat bertemu berbagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Pada umumnya mereka juga mengeluhkan penyebaran berita hoaks yang juga terjadi di negara mereka masing-masing.

"Mereka menyampaikan, Presiden Jokowi, kalau media mainstream, koran, majalah, televisi bisa kita ajak bicara.  Tapi kalau media sosial, setiap individu bisa menyampaikan berita benar atau tidak benar, setiap individu bisa membuat blog, situs, bisa ngetweet, facebook, bisa membuat vlog, semua individu bisa," tutur Presiden.

Maka itu, dibutuhkan upaya bersama untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab itu.

Salah satunya ialah dengan melawan penyebaran berita hoaks dimaksud untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat.

"Tugas kita bersama untuk membentengi negara ini dari, kadang-kadang, panasnya suasana, kabar-kabar bohong seperti itu, kabar-kabar fitnah seperti itu," ucapnya.

Presiden kemudian berpesan agar jangan sampai energi bangsa ini habis karena mengerjakan hal-hal yang tidak perlu.

"Saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan, saling mencemooh, saling mendemo, saling menolak, habis energi kita untuk itu," katanya.

Sebab menurutnya, pada saat yang sama, negara lain sudah memikirkan mengenai kemajuan teknologi.

Bila bangsa kita terus berkutat pada hal-hal yang disebut tidak produktif itu, Kepala Negara khawatir bahwa bangsa kita akan semakin tertinggal.

"Kita hanya terjebak pada hal yang menghabiskan energi. Energi kita habis dan kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali saling curiga di antara kita," kata Presiden .

Turut hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.