TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar diiringi berbagai masalah.

Doli mengatakan salah satu persoalan adanya upaya defaksionalisasi Partai Golkar.

Ia mengatakan Golkar besar karena mampu mengontrol faksi-faksi yang ada di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Nah dengan segala hormat periode yang lalu itu berusaha untuk meniadakan faksi-faksi itu. Mau tunggal dibentuklah dewan pembina, mau ketum lah dua kali gitu ya. Itu terbawa sebetulnya," kata Doli
saat diskusi "Refleksi Satu Tahun Partai Golkar kepemimpinan Setya Novanto" di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Baca: Luhut: Kasus Setya Novanto Sudah Ada yang Urusi, Konsentrasi Golkar Jangan Pecah

Baca: Disebut dalam Kasus e-KTP, Akbar Tandjung Berharap Tidak Terjadi Sesuatu pada Novanto

Doli menuturkan periode Aburizal Bakrie dengan mudah memecat kader Golkar bila berbeda pandangan.

Hal itu terjadi kembali dibawah kepempimpinan Setya Novanto.

"Ayahnya dipecat jadi Plt di Papua, anaknya dipecat di AMPG, jadi gampang mecat-mecat sekarang ini di Golkar," kata Doli.

Persoalan lainnya, kata Doli, lahirnya Ketum Golkar diwarnai politik uang.

Contohnya, kader yang ingin menjadi ketua umum harus membayar Rp1miliar.

"Baru periode kemarin saja Munaslub mau jadi ketum bayar Rp 1 M. Kalau pun kita ribut-ribut segala macam akhirnya di bayar boleh enggak bayar enggak apa-apa akhirnya. Akhirnya yang bayar lebih banyak dialah yang jadi ketum," kata Doli.

Doli juga menyebut kesalahan Golkar menginterpretasikan hubungannya dengan kekuasaan.

Dimana pascakepemimpinan Akbar Tandjung, kata Doli, banyak dipengaruhi faktor eksternal atau kekuasaan.

Terakhir, Doli mengingatkan kader Golkar agar tidak memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum.

"Dari awal saya sudah mengatakan, ya sorry to say e-KTP ini kan orang sudah sebut 2011 ya kan. Ya kita redam aja kan namanya. Yang paling hangat jelang munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum tapi kenapa didorong, menempel kekuasaan segala macam ya jadilah," kata Doli.