Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Langkah pemerintah yang akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), adalah langkah yang patut diparesiasi menurut Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri), Jenderal TNI (HOR) (purn), Agum Gumelar.

Kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017), ia mengingatkan, bahwa siapapun di Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjadi fondasi dari republik ini.

"Semua bergabung bersama menyatakan sikap mendukung pembubaran HTI melalui proses hukum dan pernyataan paling penting saat itu adalah bahwa dalam hadapi situasi seperti sekarang ini TNI-Polri harus solid," ujarnya.

TNI dan Polri harus solid menurut Agum Gumelar antara lain karena dua lebaga negara itulah, yang akan berada di barisan paling depan jika terjadi serangan terhadap dasar negara.

Rencana pembubaran HTI oleh pemerintah, sudah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhuka), Wiranto.
Pemerintah menganggap keberadaan HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu faktor dari kebijakan pemerintah itu, adalah konsep khilafah atau kepemimpinan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun juru bicara HTI, Ismail Yusanto bersikeras bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan Islam tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Agum Gumelar berharap langkah pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi yang bisa mengancam kedaulatan NKRI, tidak berhenti sampai di HTI. Kata dia masih banyak organisasi lain, yang keberadaannya mengancam NKRI.

"Organisasi lain yang berhaluan seperti itu, anti Pancasila, saya rasa harus tegas juga, jangan ada proses pembiaran," katanya.