TRIBUNNEWS.COM - Banyak Pertanyaan mengenai parameter Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan status Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian dan Disclaimer.

Hal ini diutarakan Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno  yang  menyatakan pertanyaan itu kerap ditemui setiap kali Komisi XI DPR mengadakan rapat dengan BPK. 

"Karena apa, ternyata daerah-daerah atau kementerian dan lembaga dapat wajar tanpa pengecualian itu memiliki indikasi sangat koruptif. Nah, itu sebabnya BPK sering mendapat serangan dari anggota Komisi XI," kata Hendrawan saat dihubungi, Sabtu (27/5/2017).

Hal ini disampaikan Hendrawan menanggapi penangkapan auditor BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan itu diduga terkait dengan status WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hendrawan menilai, penangkapan ini telah memperjelas apa yang selama ini hanya menjadi dugaan.

"Apa yang dilakukan (KPK) hari ini merupakan kabar gembira agar apa yang disinyalir sebagai produk-praoduk transaksional jual beli opini itu benar-benar bisa menjadi transparan," kata politisi PDI-P ini.

Hendrawan berharap, dengan kejadian ini ada evaluasi yang dilakukan oleh BPK agar praktik jual beli status WTP tidak kembali terulang.

"Kita harus membangun tata kelola yang baik, tata kelola yang baik cirinya terbuka transparan dan akuntabel dan adil dan itu harus menjadi komitmen kita bersama," ucapnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan operasi tangkap tangan melibatkan pejabat di BPK. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengatakan, petugas KPK membawa dua Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang berinisial R dan AS beserta salah satu stafnya yang berinisial Y.

Selain BPK, operasi tangkap tangan diduga juga dilakukan terhadap pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Saat dikonfirmasi, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengatakan belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai keterlibatan bawahannya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Namun, ia mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Rencananya, pada Sabtu (26/5/2017) ini, KPK akan menggelar jumpa pers.