TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tertangkapnya dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam kasus suap, sempat membuat sorotan publik. Pasalnya pemerintah baru saja mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengaku heran dengan sikap Kementerian yang pesimis sampai harus menyuap auditor BPK untuk bisa mendapat opini WTP. Menurut Johnny seharusnya semua Kementerian dan Lembaga percaya diri mengenai laporan keuangan tersebut.

"Kita bingung kenapa Kementerian tidak percaya diri dengan laporan keuangannya," ujar Johnny, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Johnny memaparkan secara sistem BPK sudah baik mengaudit semua laporan keuangan. Hal yang dibutuhkan, menurut Johnny, semua auditor harus memiliki integritas agar tidak ada lagi kasus suap.

"Kita berharap auditor bukan hanya punya kompetensi teknis, tapi integritas. BPK sudah standar akuntansi negara, kalau sudah mengelola laporan keuangan, kenapa kurang yakin?," kata Johnny.

Politisi Nasdem itu pun menilai masalah utama semua laporan keuangan Kementerian dan Lembaga negara diragukan karena sistem birokrasi yang masih berantakan. Dalam hal ini laporan keuangan belum bisa rapih disusun jika birokrasi di lapangan masih belum disiplin.

"Karena dukungan birokrasi. Bukan di jabatan politik, menteri atau lembaga. Birokrasi menjaga integritas," papar Johnny.

Seperti diketahui, auditor BPK Ali Sadli dan pegawai eselon 1 BPK Rohmadi Sapto Giri terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK memberikan opini WTP kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Sedangkan, Irjen Kemendes PDTT Sugito dan eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo juga terbukti memberikan suap.