Mulai Dari Ekonomi, Keamanan, Hingga Ideologi Jadi Tugas Badan Siber Nasional
Dunia siber dinilai sebagai potensi sekaligus ancaman yang selama ini kurang dikelola dengan terpadu.
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia siber dinilai sebagai potensi sekaligus ancaman yang selama ini kurang dikelola dengan terpadu.
Kasubag Informasi dan Media, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)/ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ari Jatmiko, menyebut BSSN hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.
"Kehadiran negara untuk mengintegrasikan secara terpadu pengelolaan ranah siber mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/6/2017).
Pada aspek perekonomian, BSSN bisa hadir menghadirkan perekonomian digital yang lebih baik.
Hal itu antara lain dilakukan dengan cara memberikan perlindungan, terhadap proses bisnis di dunia maya.
Sehingga bisa menghadirkan pemasukan yang lebih kepada kas negara.
"Pemerintah harus mampu memanfaatkan ranah siber untuk meningkatkan devisa negara juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan regional," katanya.
Sementara dalam ranah pertahanan, BSSN akan hadir untuk menghadapi ancaman-ancaman di era moderen.
Menghadapi ancaman sudah tidak lagi berbentuk konvensional di mana tidak hanya melibatkan pihak militer saja, akan tetapi juga pihak sipil.
Selain itu untuk urusan ideologi politik, BSSN juga akan mengambil peran.
Hal itu antara lain dilakukan dengan menjalankan kewenangannya mengelola siber supaya demokrasi sehat terjadi di dunia maya.
"Dalam aspek ideologi politik, Pemerintah perlu segera menjalankan kewenangannya untuk mengelola ranah siber sebagai arena demokrasi rakyat yang sehat dan kondusif," katanya.
Menurut dia, dunia siber tidak bisa dipandang remeh.
"Ranah siber merupakan saluran interaksi dan komunikasi yang cepat dan mampu menyentuh individu secara personal," ujarnya.
Bagaimana praktik dari pengelolaan ranah siber agar menghadirkan demokrasi yang sehat, Ari Jatmiko, tidak menjelaskannya.