TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tidak mendasar dan menjurus pada fitnah keji

Apalagi jika Amien Rais tidak mampu menunjukkan bukti tuduhannya itu ke publik.

"Saya rasa kepercayaan publik terhadap Amien Rais sudah pada titik nadir setelah dia tidak konsisten dengan janjinya untuk jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta dan banyak kontroversi lain," ujar pegiat antikorupsi, Hendrik Rosdinar, kepada Tribunnews.com, Rabu (7/6/2017).

Amien Rais pernah ber-nazar untuk berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta ketika Pilpres 2014 lalu.

Pendukung Prabowo di Pilpres 2014 ini menyatakan siap berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI.

Nyatanya Jokowi Widodo terpilih jadi presiden RI dan nazar Amien Rais itu belum dilaksanakan sampai sekarang.

Lebih jauh, Hendrik mengatakan jika Amien Rais percaya bahwa tidak ada keterlibatan dia dalam korupsi Alat Kesehatan (Alkes), Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) ini menyarankan pendiri PAN itu untuk menghadapi secara ksatria proses hukum yang berjalan.

"Ya hadapi saja proses hukum (jika ada). Tidak malah membuat manuver politik yang justru tidak baik bagi citra dia," tegas Hendrik Rosdinar.

Padahal, imbuhnya, jika Amien Rais hendak intropeksi maka sesungguhnya dia harus memperbaiki standar integritas dirinya dengan lebih berhati-hari dan benar-benar selektif dalam menerima sumber bantuan dana dari pihak lain.

"Posisi dia sebagai politisi berpengaruh tentu sangat rawan, sehingga ketika tidak menerapkan kehati-hatian yang super ketat, maka apa yang terjadi sekarang menjadi sangat mungkin," jelasnya.

Lebih lanjut dia menilai langkah DPR yang terus menggulirkan Hak Angket memperkuat dugaan upaya pelemahan KPK.

Manuver politik DPR akhir-akhir ini justru semakin mengaburkan tujuan Hak Angket itu sendiri.

"Publik jelas lebih mempercayai kinerja OTT KPK yang selalu terbukti di pengadilan bahkan mampu menyeret aktor lain di parlemen. Justru publik akan semakin muak dengan tingkah polah politisi senayan dengan terus digulirkannya Hak Angket," tegasnya.

Saat Pansus Angket KPK akan gelar rapat perdana, Rabu (7/6/2017), Amien Rais menyambangi gedung DPR RI.

Kehadirannya untuk membahas hak angket KPK yang masuk ke dalam Pansus.

Amien mengaku ingin membuktikan kinerja KPK yang buruk melalui hak angket yang digulirkan di DPR.

Karena selama ini DPR menurut Amien yang dinilai salah oleh publik, karena menggunakan hak angket kepada KPK

"Jadi sekarang siapa yang palsu DPR atau KPK," ujar Amien di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Amien menduga KPK memiliki banyak kepalsuan dan kebusukan di dalam kinerjanya.

Sehingga jika terbukti, Amien ingin KPK dibuka melalui cara konstitusional dan demokratis.

"Kalau KPK yang palsu nanti ambil langkah-langkah konstitusional, langkah yang demokratis misalkan," jelas Amien.

Sedangkan jika DPR yang menggulirkan hak angket KPK ketahuan memiliki niat yang tidak baik, Amien mengatakan pihak parlemen akan mendapat hukuman sosial dari publik.

"Tapi kalau DPR yang palsu biar nanti rakyat yang memberikan hukuman," kata Amien.

Sebelumnya Amien menyebut kasus besar seperti Bank Century, Sumber Waras, BLBI, dan Reklamasi tidak diselesaikan oleh KPK. Sedangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kata Amien hanya berhasil menangkap uang dengan jumlah kecil.

"Kalau mengenai Bank Century dia (KPK) enggak berani, Sumber waras dia enggak berani, BLBI enggak berani, rekalamasi ngga berani. Tapi kalau itu OTT Rp 100 juta, 50 juta," papar Amien.