TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang mudik lebaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Polri untuk mengantisipasi fenomena 'Pasar Tumpah'.

"Makanya koordinasi ini kita lakukan dengan pemerintah daerah atas dasar dari instruksi dari Polri," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung karsa, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017)

Koordinasi tersebut bisa mengantisipasi agar fenomena tersebut tidak terjadi.

Pudji pun menyebutkan cara yang akan digunakan, yakni dengan memberikan pembatas dan penjagaan petugas.

"Itu bisa mengatur (agar) yang namanya pasar tumpah itu tidak terjadi, dengan jalan adanya satu pembatas, kemudian dijaga dengan petugas," jelasnya.

Dengan demikian, ia berharap agar cara itu bisa mengatur dan mengendalikan para pengguna jalan di titik tersebut.

"Sehingga pengaturan daripada orang menyeberang itu bisa diatur waktunya, kemudian ada pengendalinya," katanya.

Pudji menegaskan, adanya angkutan tradisional seperti becak dan andong nantinya juga akan diberikan kompensasi untuk tidak beroperasi selama berlangsungnya mudik lebaran.

"Pasar tumpah itu sendiri ada becak, andong, nah itu akan dilakukan semacam kompensasi, jadi tidak operasional, jadi dia sifatnya istirahat, ini yang dilakukan di beberapa daerah," tegasnya.

Ia menganggap adanya pasar tumpah menjadi satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh DItjen Perhubungan Darat lantaran akan memicu terjadinya kemacetan pada momen mudik.

"Jadi memang pasar tumpah ini beban daripada (perhubungan) darat apabila itu masuk ke kota, apakah itu Kota Kabupaten, Kota di Kecamatan, nah itu jadi masalah besar," pungkasnya.