TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sebagaimana tahun lalu, kebijakan Full Day School (FDS) menarik respon kontra dari berbagai kelompok profesi, organisasi masyarakat dan para politisi.

Wacana tersebut akhirnya dibatalkan seiring banyaknya penolakan atas kebijakan tersebut.Tahun ajaran baru 2017/2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeluarkan kebijakan menerapkan FDS bagi siswa SD dan SMP.

Namun kebijakan itu menuai kontra, karena pada tahun sebelumnya Presiden Joko Widodo sendiri telah membatalkan penerapan kebijakan itu.

"Full Day School itu kebijakan kontroversial, pro-kontra, sebaiknya dievaluasi dan dihentikan saja, karena jelas-jelas mengganggu anak-anak belajar agama," jelas Marwan Jafar, politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pertama itu menegaskan kembali, ribuan anak sekolah yang melanjutkan kegiatan belajarnya pada siang hari di madrasah diniyah.

Anak-anak tersebut tak berasal dari satu desa yang sama, jika digabung dalam satu sekolah FDS, tentu akan berdampak terabaikannya pendidikan keagamaan tersebut.

"Madrasah diniyah itu bukan hanya mengaji, tapi di sana ada juga kurikulum yang melekatkan karakter dasar anak, perilaku dan inklusivitas," kata Marwan yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Jateng ini.

Tentu saja, tambah Marwan, ada ruang dialog untuk dibicarakan yang bisa mendapatkan solusi. Tegasnya, masih bisa dicarikan agar keduanya jalan, diperlukan sinergi antara sekolah formal dan non formal.

Jika FDS tetap dilanjutkan, bisa jadi ribuan madrasah diniyah akan terabaikan.