TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Respon negara terhadap kasus perskusi yang marak terjadi saat ini, menurut Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, patut untuk diapresiasi.

Bahkan Presiden RI. Joko Widodo sampai harus bersuara akibat hal tersebut.

Namun masalahnya persekusi yang direspon oleh pemerintah hanyalah persekusi yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap menghina ulama.

Ketegangan antara kelompok yang mengaku membela ulama, dengan oposisinya, adalah bagian dari dampak pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DI Jakarta 2017.

"Kalau memang cuma sama kelompok yang itu-itu saja, bisa dikira politis. Jangan-jangan polri melakukan tindakan tegas, hanya karena berseberangan dengan kelompok vigilante saja," ujarnya kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Sejatinya, kasus perskusi banyak terjadi di Indonesia.

Kasus persekusi, bukan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang megklaim sebagai pembela ulama, seperti kelompok yang melakukan persekusi terhadap remaja 15 tahun berinisial PMA, di wilayah Jakarta Timur.

Persekusi atau pengejaran secara sewenang-wenang, juga dialami oleh warga Ahmadiyah, yang oleh banyak kelompok di Indonesia, dianggap bukan bagian dari Islam.

Masyarakat Ahmadiyah di Indonesia selain mengalami tindak kekerasan, mereka juga dihalang-halangi dalam melakukan ibadah.

"Seperti yang belum lama terjadi di Depok, di mana masjid Ahmadiyah ada yang disegel pemerintah darah," katanya.

Kasus-kasus persekusi lainnya, juga harus direspon dengan sikap yang sama oleh Presiden RI. Joko Widodo, dan jajarannya, termasuk Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian.

Jika hal itu juga dilakukan, maka presiden sudah memberikan kebijakan yang tepat dan patut.