Laporan Wartawan Tribunnews.com Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diskusi yang dilakukan oleh Perludem, di Chesee Cake Factory, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/6/2017), sekira pukul 15.30, terungkap alat ukur pemerintahan Jokowi dilihat dari UU Pemilu.

Menurut Titi Anggraini, pemilu itu soal kerja, kerja, kerja untuk demokrasi.

"Fokus kerja Jokowi hanya berada pada infrastruktur, dan lupa demokrasi juga adalah infrastruktur. Tanpa pemilu yang baik, demokrasi pun tidak berjalan baik," kata Syamsudin Haris, peneliti pusat politik (P2P) LIPI.

Bersama-sama menggugat presiden agar punya sikap yang tegas dan hadir pada infrastruktur demokrasi yakni dipembahasan RUU pemilu, ungkap Titi.

"Sejak awal saja, pemilihan waktu mengajuan RUU salah, kemudian presiden juga tidak memiliki kepemimpinan yang baik, serta strategi yang tidak jelas di parleman, " ujar Syamsudin Haris, peneliti pusat politik (P2P) LIPI.

Ia juga mengungkapkan presiden tidak memiliki tangan kanan atau pakar politik yang tepat dalam mengurusi hal ini.

"Presiden dan partai politik ngotot tentang ambang batas 20-25 persen untuk pemilu legislatif akan berpotensi adanya calon tunggal," tutur Syamsudin.

Tidak masuk akal rasanya apabila hasil pemilu legislatif mendikte pemilu presiden, ungkap Syamsudin