TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengizinkan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani penuhi pemanggilan Pansus Angket DPR terhadap KPK dinilai tepat.

"Saya rasa sikap KPK benar dengan tidak mengizinkan Miryam S Haryani memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK karena legalitasnya dipertanyakan," ujar aktivis antikorupsi, Hendrik Rosdinar, kepada Tribunnews.com, Senin (19/6/2017).

Justru akan bisa menjadi preseden buruk ke depan menurut Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) ini kepada Tribunnews.com, jika sebuah lembaga penegak hukum dengan mudah dan murah nemenuhi keinginan yang tidak legal.

Pansus Hak Angket terhadap KPK menjadwalkan rapat dengar pendapat umum, Senin (19/6/2017), Pukul 14.00 WIB.

Sedianya, Pansus mengagendakan pemanggilan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, untuk dimintai keterangan soal surat pernyataannya.

Akan tetapi, pemanggilan Miryam belum mendapatkan persetujuan dari KPK.

Jika panggilan tersebut tak dipenuhi sebanyak tiga kali, maka Pansus akan melakukan pemanggilan paksa.

Atas hal itu ia menilai pemanggilan paksa yang akan dilakukan oleh Pansus Angket tidak mempunyai dasar hukum.

"Karena legalitas Pansus yang masih dipertanyakan,"katanya.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengizinkan Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK.