TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) membantah sejumlah kabar bohong atau hoaks terkait pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/6/2017) lalu.

Dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017) siang, pimpinan GNPF-MUI membantah tudingan sejumlah pihak, antara lain soal pemberian uang dari Presiden untuk mereka.

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir menegaskan, tidak benar bila pimpinan organisasi Islam yang bertemu Presiden mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 1 triliun.

"Sama sekali saya tidak terima. Ustaz Zaitun dari ormas ulama Islam tidak terima. FPI tidak terima. Muhammadiyah tidak terima. Semuanya (yang bertemu Presiden) tidak terima itu," ujar Bachtiar.

Ia juga menepis tudingan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan penyelesaian kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Bachtiar mengatakan, pihaknya tidak meminta Presiden menghentikan kasus hukum Rizieq maupun membicarakan kasus tersebut.

"Tapi kami konsisten mengawal dan membela kasus-kasus yang menimpa ulama dan aktivis," kata dia.

Pimpinan GNPF-MUI juga diisukan bertemu politisi Amien Rais setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Amien Rais dikabarkan tidak setuju atas pertemuan tersebut. Kabar ini dibantah pengurus GNPF-MUI, Muhammad Lutfi Hakim.

"Saya tegaskan, pertemuan dengan Amien Rais tidak ada. Kami pun baik-baik saja. Saya sudah berkomunikasi dengan Amien Rais. Saya tanya bagaimana pertemuan kami dengan Presiden, dijawab, bagus sekali," ujar Lutfi.

Pertemuan pimpinan GNPF-MUI dan Jokowi digelar di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta tepat di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu.

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar melancarkan kritik ke pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya melalui berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara sekaligus tim advokasi Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Adapun Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi

"Silaturahmi ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahmi, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun seusai pertemuan.