Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid meragukan kebijakan Presiden Jokowi berpihak kepada umat Islam terutama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Hal itu dikatakan Sodik menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan GNPF MUI di Istana Negara.

"Saya agak meragukan kecuali jika presiden lebih kuat memerintahkan kepada pihak-pihak disekitarnya untuk mengubah sikap dan kebijakanya kepada umat Islam atau ulama khususnya GNPF MUI," kata Sodik melalui pesan singkat, Selasa (27/6/2017).

Sodik menilai Jokowi dianggap presiden yang kuat serta memiliki visi yang baik bila kebijakannya terhadap GNPF MUI berubah. Namun, Jokowi akan dianggap hanya pandai mengumbar janji bila tidak mengubah sikapnya.

"Tidak kuat dan tidak punya visi yang benar terhadap kesatuan dan persatuan bangsa," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Sodik juga berharap GNPF MUI tetap menjadi kelompok yang idealis dan kritis dalam negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. "Bukan berubah jadi  kelompok yang menjadi nyaman dan tidak kritis lagi hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan," kata Sodik.

Sebelumnya, Penasihat Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Lutfi Hakim berharap pihaknya bisa lebih intens melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

“Kami sepakat ke depan akan komunikasi lebih intensif lagi,” ujar Lutfi seusai bersilaturrahim dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Lutfi mengklaim bahwa pertemuan ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi lantaran ada beberapa isu atau praduga yang dapat dikonfirmasi secara langsung.

“Jadi Presiden senang dengan pertemuan ini karena berbagai praduga yang terbangun bisa lebur, kami tahu apa yang ada dalam pikiran bapak Presiden dan beliau juga tahu apa sebetulnya aspirasi GNPF-MUI,” kata Lutfi.

Salah satu praduga yang akhirnya dipahami, kata Lutfi, bahwa tidak ada situasi yang menunjukkan bahwa Umat Islam berhadapan dengan Pemerintah, Pancasila, kebhinnekaan maupun NKRI.

“Dan Pemerintah dengan umat Islam tidak ada suatu situasi berhadap-hadapan, tidak ada berhadapan dalam konteks kebhinekaan, konteks pancasila, konteks NKRI. Tidak ada, pak Presiden tidak memandang umat Islam seperti itu dan suasana itu yang ingin kita pelihara,” kata Lutfi.