TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) pada momen Idul Fitri.

Menurutnya hal itu bisa menjadi sarana rekonsiliasi kebangsaan dan menjaga suasana kebangsaan yang makin kondusif sekaligus produktif.

"Inilah berkah hari raya Idul Fitri, sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahim, apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin silaturahim membawa berkah bagi bangsa ini," ungkap Jazuli melalui pesan singkat, Kamis (29/6/2017).

Silaturahim ini, kata Jazuli Juwaini, adalah ajaran agama yang sudah mentradisi di Indonesia yang sangat bagus apalagi pada mometum lebaran.

"Ini kearifan lokal Indonesia yang jarang ditemukan di negara-negara Timur Tengah sekalipun. Pada momen lebaran ini anak datang ke oang tua, murid datang ke guru, sesama teman saling bertemu, dan seterusnya," kata Jazuli.

Baca: Gerindra Anggap Pertemuan Jokowi dengan GNPF MUI Tidak Mengancam Prabowo

Secara khusus, Jazuli memberikan apresiasi kepada Presiden yang berkenan menerima GNPF MUI, yang sebenarnya keinginan untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden telah lama disampaikan oleh ulama terutama yang tergabung dalam GNPF MUI.

"Harus kita akui bahwa bangsa ini sedang mengalami disharmoni sosial selama beberapa waktu lalu hingga saat ini, terutama sejak aksi-aksi bela Islam. Bahkan, ada upaya menstigmatisasi aksi-aksi tersebut sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI. Ada pula persepsi kriminalisasi terhadap ulama sejak aksi-aksi tersebut sehingga menimbulkan perasaan kolektif terjadinya ketidakadilan di kalangan umat," ungkap Jazuli.

Dengan pertemuan silaturahim tersebut, Anggota Komisi I ini berharap adanya komunikasi dan dialog langsung sehingga aspirasi ulama tersampaikan dengan baik kepada Presiden dan bisa mengakomodirnya demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

"Terutama dalam hal saling menghormati antara pemeluk agama, tidak boleh ada yang menghina dan menistakan agama apapun yang diakui di Indonesia ini. Para ulama harus di hormati termasuk MUI yang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas persoalan-persoalan keagamaan khususnya bagi umat Islam," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Jazuli Presiden atau Pemerintah dapat memahami sekaligus menjelaskan sikap dan posisi Pemerintah agar bisa saling memahami serta meminimalisir bias kesalahpahaman, sehingga kondisi kebangsaan kita makin kondusif.

"Pesan penting dari silaturahim tersebut, agar kebijakan-kebijakan Pemerintah dan aparat semakin berkeadilan terhadap ulama dan umat Islam sehingga bukan saja suasana kondusif yang terwujud tapi juga optimalisasi peran ulama dan umat ini dalam mengisi pembangunan Indonesia yang beradab dan bermartabat sebagaimana perannya dalam lintas sejarah perjuangan bangsa ini," pungkas Jazuli.