Kepala BNPT Sebut Ada Ratusan WNI yang Berangkat ke Suriah
Suhardi Alius menyebut mereka yang kembali, oleh pemerintah akan didata, diverifikasi kemudian diikut sertakan di program deradikalisasi di Jakarta.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kepala Badan Nasional Pelanggulangan Teroris (BNPT), Suhardi Alius, belum membeberkan berapa jumlah pastinya Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat mampir ke Suriah selama lima tahun terakhir saat negeri Syam itu dilanda konflik bersenjata.
Namun ia menyebut jumlahnya tidak sedikit.
Kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jendral Polisi bintang tiga itu mengatakan jumlah yang berangkat ke Suriah mencapai ratusan orang.
"Sekian ratus sudah ada, yang balik sudah ada, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Baca: BNPT Akui Alumni Suriah Sulit Ditindak
Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap mereka-mereka yang berangkat, dan kembali.
Suhardi Alius menyebut mereka yang kembali, oleh pemerintah akan didata, diverifikasi kemudian diikut sertakan di program deradikalisasi di Jakarta.
Namun penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan terhadap orang-orang tersebut.
Pasalnya Undang-Undang (UU) nomor 15 tahun 2003, tidak mengakomodir penegakan terhadap mereka yang ikut bergabung dengan kelompok bersenjata di luar negeri. Maka yang bisa dilakukan, antara lain mendata dan memantau.
"Saya (juga) minta Pemerintah Daerah melalui Kemendagri, untuk ikut (memantau)," ujarnya.
Salah satu WNI yang berstatus alumni Suriah adalah Syawaluddin Pakpahan, yang merupakan salah seorang pelaku penyerangan Mapolda Sumatera Utara, pada hari raya Idul Fitri 2017, Minggu (25/6/2017).
Syawaluddin Pakpahan diketahui berangkat pada 2013 lalu, dan sempat berada di Suriah selama lima bulan.
Suhardi Alius mengatakan warga Sumatera Utara itu tidak bergabung bersama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah, akan tetapi bergabung dengan Free Syrian Army (FSA).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.