Pemindahan Ibu Kota, Komisi I Usulkan Pusat Pertahanan Juga Ikut Pindah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengusulkan pusat pertahanan mengikuti pemindahan ibukota. Pasalnya, keputusan strategis pertahanan harus bersama Presisen dan DPR.

"Dari pertahanan banyak sekali, seperti pusat komando, Mabes dan lain-lain karena ada di Jakarta, mobilisasi saat ini memang agak sulit, jadi kalau dilihat dari pertahanan kita juga alangkah baiknya juga di pindahkan," kata Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Meutya mengatakan pemindahan ibukota sudah melalui pembahasan yang panjang. Meskipun, lokasi terbaik ibukota belum diputuskan sampai saat ini.

"Saya rasa kalau memang semua sudah dilakukan secara panjang dan nanti lokasi sudah di sepakati betul-betul saya rasa tidak masalah juga," kata Politikus Golkar itu.

Meutya mendukung pemindahan ibukota dari Jakarta. Sebab, Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Hal itu berdampak pada sulitnya mobilisasi ke lokasi lain.

"Dari DPR saja mau kemana-mana susah, kadang-kadang ada satu keputusan yang harus cepat dibuat, bahkan mungkin Presiden juga masih terkena macet," kata Meutya.

Sedangkan mengenai tempat, Meutya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia yakin pemerintah sudah melakukan kajian yang melibatkan banyak pihak.

"Prinsipnya saya tidak masalah, saya mendukung dan jika melihat ibu kota saat ini sudah padat. Sehingga ide atau wacana pemindahan ibu kota cukup baik, kalau tempatnya saya tidak berani Palangkaraya baik atau tidak untuk dijadikan lokasi pemindahan, tapi saya percaya pemerintah sudah melibatkan banyak pihak," ungkap Meutya.