Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat: Jangan Biarkan Parpol Cari Sendiri Uang Buat Kehidupannya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Pengamat: Jangan Biarkan Parpol Cari Sendiri Uang Buat Kehidupannya
Kaskus
Irman Putrasidin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan dana bantuan untuk partai politik (Parpol) sesungguhnya masih kecil dibanding dengan kewajiban parpol dalam konstitusi untuk menyiapkan calon-calon pemimpin negara melalui pemilu tiap lima tahun dalam Pilpres.

Demikian menurut Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin menannggapi wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meningkatkan dana bantuan untuk parpol yang tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Pada tahun ini, soal peningkatakan dana parpol ini akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Parpol harus dibiayai lebih maksimal oleh APBN, agar parpol bisa mandiri dan profesional menjalankan kewajiban demokratisnya kepada rakyat," ujar Irmanputra Sidin kepada Tribunnews.com, Jumat (7/7/2017).

Baca: Bantuan Dana Parpol Meningkat, ICW Sebut Kenaikan 10 Kali Lipat Akan Sia-sia

Harusnya menurut Irmanputra Sidin, semua pembiayaaan parpol dibiayai APBN.

"Jangan biarkan parpol mencari sendiri uang buat kehidupan parpolnya. Disinilah awal dari parpol itu korupsi dan menjadi instrumen kapitalis," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Tahun ini, akan diusahakan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 agar meningkat.

Adapun besaran dana bantuan untuk parpol, yakni Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu.

"Sudah 10 tahun dana bantuan parpol tidak naik, jadi diusahakan untuk naik dan dibahas di RAPBN 2017," kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Tjahjo mengatakan, nantinya dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih.

Adapun yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 1000 per suara.

Misalnya, kata Tjahjo, parpol yang memperoleh 1.000 suara akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 1 miliar.

"Tapi dalam pemilu lima tahun berikutnya bisa saja hanya mendapat Rp 10 juta. Tergantung perolehan jumlah suara," kata dia. (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas