Fadli Zon Menilai Wajar Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah Pecah
Salah satu buktinya saat Peraturan Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas tidak disetujui oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi pemerintah kabinet kerja diisukan pecah.
Salah satu buktinya saat Peraturan Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas tidak disetujui oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai perpecahan di dalam tubuh koalisi pemerintah adalah wajar.
Karena semua partai politik memiliki kepentingan tersendiri.
"Saya rasa itu wajar di dalam politik dan apapun. Biasa-biasa saja," ujar Fadli Zon di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Baca: Aktivis HAM Pertanyakan Urgensi Dikeluarkannya Perppu Ormas
Fadli memaparkan jika kepentingan antar koalisi berbeda, maka partai pendukung bisa pecah.
Sehingga para parpol menurut Fadli bisa keluar dari pemerintahan kapan saja.
"Ya memang dasar dari koalisinya kepentingan. Kalau kepentingan berbeda pasti juga akan berbeda pemanggilan keputusan," ungkap Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu pun memahami jika keluar dari koalisi pemerintahan bakal terkena risiko.
Salah satu risiko yang didapatkan menurut Fadli adalah pencopotan jabatan menteri.
"Sebuah partai tidak mau ada koalisi di pemerintahan, tentu ada konsekuensi misalnya, dengan menterinya atau apa itu biasa saja. Tapi kalau itu dilakukan ada hitung-hitungan politiknya," kata Fadli.
