TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa NKRI berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017) siang.

Mereka menuntut agar lembaga rasuah tersebut memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mereka duga memiliki keterlibatan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

Kordinator aksi Gerakan Mahasiswa NKRI, Rahmat Imran, mempertanyakan mengapa proyek reklamasi harus dilanjutkan. Mengingat, proyek tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu saja. 

Ia juga menilai, jika pernyataan Luhut di sejumlah media, yang beralasan bahwa proyek reklamasi harus dilanjutkan karena sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto, tidaklah elok.

Sebab, menurut dia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada sidang putusan yang digelar 31 Mei 2016, telah memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi 3 pulau di Teluk Jakarta.

"Reklamasi Teluk Jakarta ini juga memiliki banyak kerugian, termasuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada 10 dampak buruk Reklamasi Teluk Jakarta, diantaranya adalah bahaya tanah reklamasi, peninggian air laut, sampai musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan," jelasnya.