TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk keluar dari koalisi pemerintahan.

Pasalnya banyak visi misi yang sudah tidak sesuai dengan Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana pun meminta kesadaran dari fraksi PAN saat ini.

Karena saat memasuki koalisi ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi selain mendapatkan haknya di pemerintahan.

"Jangan barangnya mau barengnya enggak mau," ujar Dadang kepada Tribunnews.com, Jumat (14/7/2017).

Dadang pun mengimbau jika PAN sudah tidak merasa perlu berada di dalam koalisi pemerintahan, sebaiknya segera mencari posisi politik yang sesuai dengan kebutuhan partainya.

"Ya tentunya kalau PAN sudah merasa tidak nyaman, mencari posisi lain lebih baik," ujar Dadang.

Hanura kata Dadang tetap memberi kesempatan kepada PAN untuk memperbaiki diri di dalam koalisi partai pemerintah.

"Tapi kalau PAN masih bisa memperbaiki kekompakan tentunya kitapun terbuka," kata Dadang.

Dadang menambahkan sikap PAN menolak Peraturan Pengganti UU (Perppu) no. 2 Tahun 2017 terkait pembubaran ormas, membuat risiko sendiri di dalam koalisi.

Namun keputusan PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintah kata Dadang tergantung dari Presiden.

"Kalau dalam Perppu masih terus ingin berbeda, tentunya kita serahkan kepada Presiden tentang apa yang akan dilakukan kepada sebagai anggota koalisi pemerintahan," papar Dadang.