TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP NasDem, Taufiqulhadi menegaskan apabila suatu partai koalisi tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka lebih baik keluar.

Apalagi, partai tersebut hanya menginginkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan partai lain pendukung pemerintah.

"Kalau memang PAN (Partai Amanat Nasional) tidak lagi bisa bersama, lebih baik keluar saja dari Koalisi. Tidak perlu lagi berada di dalam koalisi pemerintah," tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/7/2017)

Sudah selayaknya partai koalisi pendukung pemerintah, harus dapat mendukung dan memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk keinginan pemerintah saat ini.

Sikap PAN yang berbeda pandangan mengenai Perppu Ormas, patut dipertanyakan karena PAN hingga saat ini masih tercatat sebagai partai pendukung pemerintah. Meski PAN bergabung saat pemerintahan sudah berjalan selama dua tahun.

"Mungkin ini juga yang membedakan mana partai yang mendukung sejak awal dan mana yang masuk di tengah-tengah," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mempertanyakan sikap pemerintah atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, terutama bagi para pemberi saran.

Dia mengatakan, Perppu baru bisa keluar, apabila negara dalam keadaan yang genting dan memaksa. Sehingga hal tersebut dinilai tidak tepat.

"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli seusai acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Pernyataan dia, memancing reaksi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan sikap tersebut karena PAN sejauh ini masih tercatat sebagai partai pendukung pemerintah.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).