TRIBUNNEWS.COM - DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9, yang rencananya digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 17-20 Juli mendatang. Sebanyak 10 Parlemen negara ASEAN telah menyatakan hadir dalam pertemuan ini.

AIPA Caucus merupakan mekanisme Parlemen negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan resolusi AIPA, membahas suatu isu tertentu, hingga menjadi ajang pembahasan upaya harmonisasi legislasi yang dapat memfasilitasi kerja sama regional. 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara mengatakan, topik utama yang mencuat dalam kaukus kali ini adalah mengenai kerja sama kelautan.

Ini mengingat bagaimana visi Indonesia yang bertekad menjadi poros maritim global. Bagi ASEAN hal ini juga menjadi penting mengingat 80 persen kawasan Asia Tenggara didominasi oleh laut.

“Ini juga merupakan wujud nyata AIPA membahas isu kelautan dalam upaya pencapaian Goal 14 dari Sustainable Development Goals (SDGs) yakni Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development,” kata Juliari, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (13/7/2017).

Juliari menambahkan, pemanfaatan dan kerja sama dalam mengelola sumber daya kelautan sangat penting bagi kehidupan dan terkait erat dengan keamanan pangan, lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Pada kesempatan itu, jelas Juliari, DPR juga memfasilitasi agar pemerintah dapat memberikan kesempatan menginformasikan mengenai visi kelautan yang dimiliki, upaya kerja sama hingga penegakan hukum bersama di laut.

Terutama dalam hal pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dengan menghadirkan Deputi I Bidang Koordinasi Kelautan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arief Havas Oegroseno sebagai pembicara dalam isu terkait.

Selain isu kerja sama kelautan, lanjut Juliari, DPR RI akan membahas secara detil penanganan konflik secara damai.

Hal ini dianggap penting sebagai upaya mewujudkan Goal 16 SDGs yang terkait Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Tantangan utama dalam penyelesaian konflik secara damai adalah dibukanya dialog dan negosiasi.

“DPR berharap agar AIPA dapat menjadi forum dialog mengenai beragam upaya penanganan konflik secara damai di ASEAN maupun situasi lainnya yang dapat mengancam stabilitas kawasan ASEAN ataupun menyita perhatian dunia internasional,” ungkap Juliari.

Dalam isu tersebut, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam penangananan konflik secara damai.

DPR juga mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu, Marty Natalegawa untuk memberikan paparan dalam upaya Indonesia penanganan konflik secara damai.

Selain dua isu tersebut, Juliari juga mengungkapkan bahwa DPR mengusulkan sebuah sesi khusus terkait keorganisasian AIPA.

Isu ini dipandang perlu mengingat sejak 40 tahun berdiri, AIPA, masih memiliki keterbatasan dalam merespon situasi global dan regional. AIPA juga sejauh ini dipandang sebagai wahana silaturahmi semata.

“Kami ingin mengangkat pembahasan dan membuka perspektif agar para anggota AIPA dapat memiliki rasa kepemilikan kuat terhadap organisasi. Dengan demikian, bisa saja terjadi ada gagasan-gagasan baru ke depan dalam pengembangan AIPA sebagai lembaga antar-parlemen di kawasan ASEAN,” tutup Juliari. (Pemberitaan DPR RI)