Berbeda Pendapat Soal Hak Angket, Kader PAN Diyakini Masuk Daftar Reshuffle
Jerry Sumampouw menyebut reshuffle itu akan menjadi bagian dari evaluasi komitmen koalisi pemerintahan dalam susunan pembantu presiden.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karena berbeda pendapat soal Pansus Hak Angket KPK, kader Partai Amanat Nasional yang kini berstatus pendukung pemerintahan disinyalir akan masuk daftar reshuffle kabinet kerja jilid ketiga.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KPI) Jerry Sumampouw menyebut reshuffle itu akan menjadi bagian dari evaluasi komitmen koalisi pemerintahan dalam susunan pembantu presiden.
Ia mengatakan menteri yang merupakan perwakilan partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan akan berpotensi diganggu secara politik oleh parpolnya sehingga tidak akan maksimal bekerja dalam sisa masa pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.
Untuk saat ini PAN memiliki perwakilan di kabinet kerja dalam diri Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Ada potensi PAN akan masuk daftar reshuffle karena tidak setia dengan komitmen koalisi pemerintahan. Daripada memberikan porsi kepada partai yang tidak sejalan, Jokowi dipercaya akan memberi kesempatan kader partai yang baru bergabung dengan koalisi," katanya di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).
Jimmy percaya Jokowi kini tengah berhitung antara pencapaian target di sisa masa pemerintahannya dengan menyusun kembali kabinet Kerja yang diharapkannya tidak mengalami gangguan jelang Pilpres 2019 mendatang.
Menurut Jimmy setiap pemimpin Indonesia di masa lalu selalu mengalami gangguan penapaian target kerja di tahun terakhir masa pemerintahan karena banyak menteri yang juga memiliki agenda politik.
"Jokowi kemungkinan akan mencari sosok yang kemungkinan terganggunya kecil. Tidak harus dari profesional, banyak juga kader partai politik yang tidak memiliki kepentingan politik pragmatis, tetap bekerja walaupun pemilu semakin mendekat," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.