TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Calon Gubenur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP)(Jatim).

Usulan nama Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, sebagaimana yang dikirimkan oleh DPD PDIP Jatim belum bisa dipastikan akan disetujui.

Meskipun, Gus Ipul menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Jatim beberapa waktu lalu.

Baca: Pilkada Jatim, PDIP Bersinergi dengan NU

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, saat menghadiri acara konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Lamongan mengatakan, untuk menetapkan siapa calon Gubenur dan juga siapa wakil Gubenur, merupakan wewenang dari ketua umum.

“Tugas partai hanya memetakan politik, sebagai dasar pertimbangan serta usulan ke Ibu Megawati. Ini yang dikatakan Demokrasi ala PDI Perjuangan,” ujarnya, Sabtu (15/7/2017).

Semua calon yang mendaftar dalam penjaringan, ujar Hasto, akan diundang untuk menetapkan siapa calon pasangannya.

Bagi PDIP, tambahnya, calon gubenur dan wakil gubenur harus bisa bekerjasama, sehingga pembahasan tersebut harus dilakukan lebih awal.

“Karena keduanya merupakan satu paduan dalam kepemimpinan. Kami tidak bicara calon Gubenur saja, akan tetapi kami juga membahas calon wakil gubenur,” tandas Sekjen DPP PDIP ini.

Hasto menambahkan, agar bisa mengusung pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur dalam Pilkada Jatim tahun 2018, memerlukan syarat koaliasi dengan Partai lain.

Saat ini, PDI Perjuangan Jatim memiliki 19 kursi, sedangkan syarat agar bisa mengusung calon Gubenur adalah minimal 20 kursi.

Dikatakan, selain menjalin hubungan dengan parpol lain, PDIP dalam menyongsong Pilkada Jatim juga melakukan komunikasi dan membuka kerjasama dengan keluarga besar Nahdliyin.

“Kusnadi selaku ketua DPD PDIP melakukan komunikasi yang intens ke parpol lain seperti PKB dan Hanura,” beber Hasto.

“Masukan dari Keluarga besar Nahdliyin ditempatkan pada posisi yang cukup penting, dalam proses pencermatan atas nama-nama calon kepala daerah yang akan maju dari PDIP,” pungkas Hasto.