Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Dorong BIN Berikan Peringatan Dini Potensi Rusuh di Sektor Perikanan

"Tapi ini adalah bagian dari peringatan dini, agar reaksi nelayan yang terdampak tidak dimanfaatkan diluar kepentingan nelayan, itu satu."

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Choirul Arifin
zoom-in DPR Dorong BIN Berikan Peringatan Dini Potensi Rusuh di Sektor Perikanan
Tribun Pontianak/Tito Ramadhani
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Erik Sostenes (paling kanan) saat berupaya berdialog dengan awak dari 13 kapal nelayan asing asal Vietnam yang tertangkap Operasi Nusantara Bakamla, Jumat (24/3/2017). Nelayan asing ini kurang tak menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. TRIBUN PONTIANAK/TITO RAMADHANI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –

Daniel Johan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

 mendampingi pertemuan antara pejabat Badan Intelejen Negara (BIN) dengan perwakilan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

Pertemuan ini dilakukan untuk mengklarifikasi ucapan Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Susi Pudjiastuti dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepada wartawan usai pertemuan terutup sekitar dua jam, Daniel mengatakan, dirinya menjembatani nelayan dan pihak terkait yang belum mengerti jelas soal pernyataan Budi Gunawan.

"Pertama tentu kita sudah menjembatani nelayan-nelayan yang sempat berpikir apa maksud dari pernyataan Pak Kepala BIN, sudah saling mengklarifikasi masing-masing," kata Daniel.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, berdasarkan pernyataan Deputi VI bagian Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya, apa yang dimaksud Budi Gunawan bukanlah nelayan.

BERITA REKOMENDASI

"Tapi ini adalah bagian dari peringatan dini, agar reaksi nelayan yang terdampak tidak dimanfaatkan diluar kepentingan nelayan, itu satu," katanya.

Selanjutnya, Daniel menjelaskan dirinya mendorong agar BIN ikut membantu negara dalam meredam segala potensi kerusuhan sosial yang mungkin akan timbul dari penerapan suatu kebijakan.

Salah satunya yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kesepakatan kami mendorong BIN meredam mengenai potensi kerusuhan sosial yang akan terjadi misalkan kebijakan yang membuat nelayan menderita itu tidak ada perubahan," kata Daniel.

"Karena kita harus berikan kanal kanal jangan sampai karena ini urusan perut nelayan di daerah, melakukan tindakan yang kita tidak inginkan. Sehingga jangan sampai terus ada kalimat BIN kecolongan, jadi itu sangat penting sehingga itu bisa jadi masukan bagi presiden," tambahnya.


Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas