Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perppu Ormas Tidak Mencerminkan Indonesia sebagai Negara Hukum

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas dinilai tidak mencerminkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Perppu Ormas Tidak Mencerminkan Indonesia sebagai Negara Hukum
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Wiranto bersama Menkominfo Rudiantara memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas dinilai tidak mencerminkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum.

"Jelas disini bahwa kekuasaan harus menjadikan Pengadilan sebagai jalan satu-satunya dalam menyelesaikan seluruh persoalan kebangsaan yang ada. Disitulah negara memberikan contoh tradisi hukum yang beradab," kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2017).

Dari Perppu tersebut, Pangi yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center itu mengatakan Pemerintah mengabaikan sistem peradilan sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di negara hukum.

"Sudah ada sinyal di saat Pemerintah tidak mau mengambil jalan pembubaran ormas melalui UU No 17 Tahun 2013, karena dianggap terlalu panjang, berliku dan dianggap berbelit-belit, lebih kurang membutuhkan waktu selama 6 bulan. Lalu mengambil jalan pintas," kata Pangi.

"Pembubaran ormas tanpa jalur pengadilan, jadi preseden buruk bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Pangi.

Pangi mengatakan jika hukum diimplementasikan hanya sebagai bagian dari selera kekuasaan, maka akan terjadi kekacauan tatanan bernegara.

"Karena setiap yang bertentangan dengan keinginan penguasa akan mudah dihantam dan dibinasakan," kata Pangi.

Ikuti kami di
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas