Pansus Angket KPK Dinilai Rusak Citra dan Elektabilitas Golkar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui, manuver Pansus Hak Angket KPK dapat merusak citra dan elektabilitas partainya. Sebab, pansus angket yang dipimpin fraksi Partai Golkar di DPR itu semakin mendapatkan penolakan yang luas dari publik.

"Makin lama kasus e-KTP ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan partai Golkar," kata Doli melalui pesan singkat, Senin (17/7/2017).

Doli mengatakan, terbentuknya pansus KPK harus diakui, tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP, yang turut menyeret sejumlah elit Golkar. Termasuk ketua umum Setya Novanto. Pansus juga dipimpin oleh Politikus Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, yang disebut dalam kasus e-KTP.

"Komentar yang ditampilkan lewat pansus angket juga kan banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tahu itu kader Partai Golkar," kata Doli.

Menurut Doli, survei internal yang dilakukan menunjukkan suara Golkar merosot ke angka 11 persen. Padahal, pada pemilu 2014 lalu, Golkar meraih 14,75 persen suara.

"Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus E-KTP," ucap Doli.