TRIBUNNEWS.COM – Polri diharapkan dapat menindak tegas kegiatan Ormas yang menyebarluaskan ajaran-ajaran anti Pancasila dan para pelaku hate speech yang mengganggu ketertiban serta keharmonisan dalam masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan juga mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi pada sistem pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkat di institusi Polri.

“Upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri ini guna mewujudkan Polri yang profesional, humanis, bermoral, modern dan terpercaya,” tambah politisi F-PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Kapolri telah membentuk Densus Tipikor dengan anggaran dan kewenangan khusus untuk satu tahun ke depan.

Hal ini disebabkan dengan munculnya sejumlah isu, seperti kasus terorisme, narkoba hingga pemblokiran Telegram. Salah satu isu yang juga ditanyakan adalah rencana pensiun dini Tito Karnavian.

"Kami tergelitik isu opini di media, beredar bahwa saudara Tito berencana pensiun dini, kami mohon penjelasannya. Ini hoax atau apa?” kata Anggota Komisi III DPR Adies Kadir (F-PG).

“Ada pensiun dini, apa yang melatarbelakangi atau saudara merasa ada tekanan dalam menjalankan tupoksi atau dalam hal apa? Sementara kehadiran saudara bisa memberikan warna pada Kepolisian di Indonesia,” kata Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding.

Menanggapi pertanyaan itu, Tito menjelaskan bahwa wacana itu bermula saat dia ditanya oleh salah satu media televisi mengenai rencana ke depannya. Dari situ, ia mengaku memberi jawaban secara spontan dan natural.

“Spontan dan natural saja. Saya sampaikan bahwa hati kecil saya tidak ingin sampai selesai di tahun 2022. Tidak sehat untuk organisasi, itu membutuhkan penyegaran dan lain-lain. Kreativitas saya bisa menurun, saya bisa memberikan kesempatan kepada Kapolri lain,” jelas Tito.

Mantan Kepala BNPT itu juga menambahkan maksudnya tersebut bukan berarti ia akan melanjutkan kariernya di bidang politik seperti yang diisukan selama ini. Ia menegaskan tak tertarik untuk terjun di bidang politik.