TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah catatan kritis telah disiapkan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pekan lalu.

Seluruh fraksi DPR meminta pemerintah mengedepankan aspek kehati-hatian dalam pelaksanaan APBN.

“Saat ini APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat dari situasi ekonomi global yang belum stabil. Situasi global yang tak menentu itu diakibatkan oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, situasi krisis di Semenanjung Teluk, penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN-P 2016 mencapai 2,42 persen dari PDB,” tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan.

Taufik juga mengharapkan ke depannya agar rakyat tidak menyalahkan pemerintah soal situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini.

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi, tanpa mencari pembenaran masing-masing.

“Saya mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari seluruh fraksi. Sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran. Dengan menjawab seluruh pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, Pimpinan DPR RI mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu,” tambah Taufik.

Di sisi lain, Taufik kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif, dan menerapkan aspek kehat-hatian. Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat memeratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah.