TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menilai pembubaran ormas HTI oleh pemerintah setelah diterbitkan Perppu memang keputusan yang pahit dan tidak populer.

Namun, keputusan itu harus diambil pemerintah dan harus didukung karena apa yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan ideologi negara, yakni Pancasila.

"HTI memang sudah nyata-nyata tidak setuju Pancasila, yang itu dibuktikan dari kegiatan kampanye khilafah dan sistem yang mau dibangun," kata Nusron, Rabu (19/7/2017).

Tokoh muda NU yang juga mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa adalah konsensus segenap elemen bangsa yang turut berjuang dengan keringat serta tetesan darah untuk memerdekakan bangsa ini.

Baca: GP Ansor Dukung Pemerintah Membubarkan HTI

Karenanya, kata Nusron, ketika Pancasila sebagai dasar negara dirongrong oleh sebuah organisasi, pemerintah sudah tepat bertindak tegas.

Apalagi, yang merongrong itu adalah organisasi trans nasional yang jelas tidak punya andil sama sekali dalam perjuangan bangsa ini.

"HTI bukan ormas yang tumbuh dan besar di Indonesia. Tapi tumbuh di luar. Karena beroperasi di Indonesua, di beri nama Hizbut Tahrir Indonesia," ujarnya.

Jadi, lanjut Nusron, Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi trans nasional, yang datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang tidak cocok dengan Indonesia.

"Siapa yang bilang HTI tumbuh dan besar di Indonesia. Dia organisasi asing yang memaksakan tujuan di Indonesia, padahal organisasi itu ditolak dimana-mana. Masak anak-anak kita dibiarkan diracuni pemikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an," kata Nusron.

Intinya, tegas Nusron, siapa pun, organisasi apapun ketika hidup di tanah Indonesia harus mengikuti semua aturan yang diberlakukan. Bukan malah mengkafirkan pemerintah dan menolak ideologi Pancasila.

"Kalau kemudian ada organisasi yang dengan nyata-nyata menolak Pancasila, menuding pemerintah toghut, dan mengkafirkan demokrasi, lalu ketika dibubarkan bertiriak-teriak demokrasi dan HAM itu bagaimana? Apa pemerintah harus diam ketika ada kegentingan dimana ideologi bangsa ini dirongrong?" ungkapnya.

Untuk itulah, Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I ini mengajak semua pihak untuk mendukung dan melihat secara positif apa yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dari rongrongan sebuah organisasi.