Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Perlu Reshuffle Karena Terus Berseberangan Dengan Koalisi Pemerintah

Memang karakter politik PAN lebih cocok dengan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Jokowi Perlu Reshuffle Karena Terus Berseberangan Dengan Koalisi Pemerintah
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Effendy Choiri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus NasDem, Effendy Choirie menilai karakter Politik Partai Amanat Nasional (PAN) lebih tepat berada di luar koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang karakter politik PAN lebih cocok dengan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Biarkan PAN bersama mereka," ujar Gus Choi, demikian sapaannya kepada Tribunnews.com, Jumat (21/7/2017).

Hal ini disampaikan Gus Choi menanggapi sikap PAN yang kerap berseberangan pemerintah.

Terakhir, PAN yang mendukung presidential threshold 0 persen memutuskan walkout saat pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Padahal, partai pendukung pemerintah lain, yakni Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP mendukung presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara.

Atas sikap yang terus berseberangan dengan Pemerintah, menurutnya, Presiden Jokowi perlu melakukan perombakan kursi Menteri di Kabinet Kerja.

"Presiden Jokowi perlu melakukan resuffle," tegas Gus Choi.

Berita Rekomendasi

Menyikapi kasus PAN, Gus Choi menilai jauh lebih tepat jika Presiden Jokowi memperkuat barisan politik koalisi pemerintah yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

"Koalisasi dengan partai-partai yang jelas-jelas nasionalis dan kekuatan islam moderat. Inilah koalisi yang paling aman dan mantab untuk Indonesia dulu, kini dan masa depan," ujarnya.

Dalam kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK), PAN mendapat satu kursi, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diduduki Asman Abnur.

Sebelumnya Partai Hanura, Golkar, PDI Perjuangan meminta PAN untuk menentukan sikap, apakah tetap berada di koalisi partai pendukung pemerintah atau keluar dari koalisi.

Hal itu menyusul sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana menilai, sikap tersebut membuat soliditas suatu koalisi menjadi tak sehat.

"Tentunya PAN juga harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas