TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura menyerahkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Presiden Joko Widodo.

Sikap PAN yang berbeda dengan partai dalam RUU Penyelenggara Pemilu menimbulkan spekulasi partai tersebut keluar dari koalisi pemerintah. 

"Kita serahkan penilaian ini kepada Presiden," kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Dadang mengingatkan kebutuhan sikap kompak dalam koalisi menyangkut hal strategis. Sehingga menjadi pemandangan aneh bila anggota koalisi tidak berkomitmen terhadap hal tersebut.

Menurutnya, sikap yang berbeda itu membuat suasana tidak sehat.

"Tentunya PAN juga harus ksatria, untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," kata Anggota Komisi X DPR itu.

Diketahui, PAN memilih bersama Gerindra, PKS dan Demokrat untuk mengajukan ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

PAN menempatkan satu kadernya yakni Asman Abnur yang menjabat Menteri PAN dan RB.

"Kita sekali lagi masalah reshuffle masalah Pak Jokowi ya kita dalam pembahasan UU Pemilu ini PAN tentu punya prinsip punya mekanisme punya kajian yang mendalam," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Yandri menuturkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Namun, Sekretaris Fraksi PAN itu yakin kursi Arman terbilang aman bila dilihat dari sudut pandang kinerja. 

 "Kalau gara-gara kami tidak mendukung Ahok tidak seiring sejalan dengan RUU pemilu ya itu lain lagi parameternya, kita serahkan lagi pada Pak Jokowi jadi kami sifatnya pasif tidak ngoyo dan tidak ngotot," kata Yandri.