TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setidaknya sudah dua kali, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki sikap yang sama dengan partai pendukung pemerintah lainnya, seperti PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Hanura dan NasDem.

Sikap PAN yang tidak sesuai dengan pemerintah, enggan ditanggapi lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang hanya mengatakan hal itu merupakan urusan internal dari partai berlambang matahari itu.

"Saya tidak mau berkomentar tentang PAN. Tanya mereka saja langsung," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Hal yang sama juga dinyatakan oleh anggota fraksi PDIP, Arief Wibowo yang menjelaskan keputusan PAN untuk ikut keluar dari paripurna saat pembahasan UU Pemilu Serentak merupakan sepenuhnya hak partai.

"Itu hak partai dia, meski katanya mereka bergabung dalam koalisi pemerintah," ucap Arief.

Perbedaan sikap PAN, pertama kali terlihat saat mengomentari mengenai Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas.

PAN menganggap tidak ada kegentingan sama sekali saat keluarnya perppu tersebut.

Perbedaan lainnya, terlihat pada pembahasan UU Pemilu yang ditolak oleh PAN, karena masih banyak yang harus dipertimbangkan dan dibutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga mereka memilih untuk Walk Out dari ruang rapat.