PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI berserta 10 lembaga sertifikat K3 dan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri menyerahkan sertifikat dan penghargaan K3 kepada segenap auditi SMK3 seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Direktur Utama PT BKI Rudiyanto sekaligus Ketua Plasma K3 menilai pemberian penghargaan K3 kepada auditi merupakan hal yang patut disyukuri.

"Ini karena BKI sebagai lembaga penyedia jasa sertifikasi dan inspeksi SMK3 dapat meningkatkan layanannya kedepan dan auditi SMK3 yang telah diaudit mulai sejak pra audit, audit tingkat awal dan lanjutan terus dapat berbenah diri dan menjadikan BKI sebagai Konsultan yang ramah dan tepat," ujar Rudiyanto.

Sebagai pelimpahan tugas pemerintah dalam bidang jasa sertifikasi dan survei dalam aspek keselamatan kapal, BKI juga memiliki sektor komersil yang membawahi beberapa unit bisnis, salah satunya K3.

"Saya berharap agar terkait SMK3 kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap K3 semakin baik dari tahun ke tahun dengan harapan tingkat kecelakaan pekerja dapat diminimalisir," ungkap Rudiyanto.

Melalui unit usahanya yang bernama Strategik Bisnis Unit (SBU) Industri, BKI memenuhi jasa kebutuhan sertifikasi SMK3. SBU Industri sendiri memiliki auditor khusus untuk Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3).

"BKI sudah memiliki klien auditi SMK3 sebanyak 197 perusahaan. Memang pada momen penghargaan ini kita memberikan sertifikasi yang telah mereka dapatkan dari hasil audit SMK3nya, baik itu tahap awal maupun lanjutan," ujar Manajer Umum dan Auditor SMK3 SBU Industri BKI, Didiet E Firmansyah.

Didiet menambahkan setiap tahun jumlah auditi SMK3 BKI semakin meningkat. SBU Industri BKI berupaya terus meningkatkan profesionalitas layanannya terhadap pelanggan.

"Bentuk layanan SMK3 ini adalah konsultasi yang selayaknya ada disetiap jenis produksi dan jasa yang dikelola masyarakat Indonesia," ungkap Didiet.

Ia juga menjelaskan dalam PP No 50 Tahun 2012 dijelaskan tentang bagaimana mengelola perusahaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi.

"Oleh karena itu, sosialisasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selayaknya menjadi perhatian bersama," tutup Didiet. (*)