Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Empat partai politik termasuk Gerindra menolak disahkannya ‎Undang-Undang Pemilu 2019 yang telah disetujui DPR RI.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan partainya menolak bertanggungjawab terhadap lahirnya Undang-Undang Pemilu tersebut.

"‎Undang-Undang Pemilu yang baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR, kita tidak ikut bertanggungjawab. Kita tidak mau ditertawakan sejarah," kata Prabowo di kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis, (27/7/2017) malam.

Baca: Di Puri Cikeas Prabowo Singgung Ada Pihak Ingin Cederai Demokrasi

Baca: Prabowo: Nasi Goreng Cikeas Saingi Nasi Goreng Hambalang

Baca: SBY Anggap Pertemuannya dengan Prabowo Tak Ada yang Istimewa

Baca: SBY: Demokrat-Gerindra Tingkatkan Kerja Sama Tanpa Koalisi

Anaknya Terus Dipalak Teman Sekolah, Ibu Ini Datangi Rumah Pelaku tapi Ia Justru Disambut Parang https://t.co/HTNWRhhHKK via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017

Ayah Buatkan Anaknya Gubuk untuk Bersetubuh dengan Banyak Pria, Ritual Aneh Terungkap! https://t.co/MwkNM1PR3k via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017

Dua Balita Dipamiti Beli Bensin Selama Berjam-jam, Hal Tak Diduga Terjadi Kepada Ibunya https://t.co/KuKWqNy73J via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017

‎Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya tidak ingin ikut dalam aturan yang melawan logika.

"PT (presidential treshold) 20 persen adalah lelucon politik yang menipu Indonesia, saya tidak mau terlibat yang seperti itu," Prabowo menegaskan.

Prabowo khawatir demokrasi akan rusak dengan disahkannya PT 20 persen. Dirinya mengingatkan pemerintah agar kembali ke jalan demokrasi.

"‎Kita wajib kawal, mengingat dan mengimbau rekan-rekan di kekuasaan bahwa demokrasi jalan terbaik," ujar Prabowo.